Perjalanan pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 mencatat dua organisasi yang menjadi tonggak penting dalam transformasi dari gerakan sosial menuju perjuangan politik terstruktur: Sarekat Islam (SI) dan Indische Partij (IP). Kedua organisasi ini tidak hanya merepresentasikan respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang timpang di bawah pemerintahan kolonial Belanda, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam tradisi perjuangan rakyat Indonesia. Dari protes sporadis terhadap ketidakadilan menjadi gerakan terorganisir dengan agenda politik yang jelas, perjalanan mereka mencerminkan evolusi kesadaran nasional yang kompleks.
Latar belakang kemunculan Sarekat Islam pada tahun 1912 tidak dapat dipisahkan dari dominasi ekonomi kolonial yang menindas, terutama melalui sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang telah berlangsung sejak 1830. Meskipun sistem resmi Tanam Paksa dihapuskan pada 1870, warisannya tetap hidup dalam bentuk eksploitasi ekonomi terhadap petani pribumi. Sarekat Islam awalnya didirikan sebagai Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi di Surakarta, dengan fokus pada perlindungan pedagang batik Muslim dari dominasi pedagang Tionghoa. Namun, di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, organisasi ini dengan cepat bertransformasi menjadi gerakan massa pertama di Indonesia yang menggabungkan agenda sosial, ekonomi, dan politik.
Transformasi Sarekat Islam dari organisasi dagang menjadi gerakan politik massal merupakan fenomena menarik dalam sejarah pergerakan nasional. Pada puncaknya, SI mengklaim memiliki anggota hingga 2 juta orang, menjadikannya organisasi terbesar di Hindia Belanda pada masanya. Kekuatan utama SI terletak pada kemampuannya memadukan identitas keislaman dengan kesadaran nasionalis, menciptakan narasi perjuangan yang resonan dengan berbagai lapisan masyarakat. Tradisi perjuangan yang dikembangkan SI tidak hanya bersifat konfrontatif terhadap pemerintah kolonial, tetapi juga membangun institusi-institusi mandiri seperti koperasi, sekolah, dan media massa yang menjadi fondasi masyarakat sipil Indonesia.
Berbeda dengan Sarekat Islam yang berakar dari gerakan sosial-ekonomi, Indische Partij yang didirikan pada 1912 oleh "Tiga Serangkai"—E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)—lahir sebagai organisasi politik murni dengan agenda yang lebih radikal. IP menjadi partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka menuntut kemerdekaan Indonesia, melampaui tuntutan reformasi yang diajukan organisasi-organisasi sebelumnya. Visi politik IP didasarkan pada konsep "Hindia Bebas" yang mengedepankan persatuan semua kelompok etnis di Hindia Belanda melawan dominasi kolonial.
Konteks politik kolonial pada masa kemunculan kedua organisasi ini ditandai oleh kebijakan desentralisasi yang diterapkan pemerintah Belanda melalui Decentralisatie Wet 1903. Kebijakan ini secara teoritis memberikan otonomi terbatas kepada daerah, namun dalam praktiknya justru memperkuat kontrol pusat dengan melibatkan elite pribumi dalam birokrasi kolonial. Baik SI maupun IP menolak desentralisasi versi kolonial ini, karena dianggap sebagai alat untuk memecah belah dan mengkooptasi pergerakan nasional. Sebaliknya, mereka memperjuangkan konsep desentralisasi yang sejati—pemerintahan sendiri yang demokratis bagi rakyat Indonesia.
Salah satu isu sentral yang diangkat oleh kedua organisasi adalah penolakan terhadap sistem kerja paksa atau romusha yang diterapkan pemerintah kolonial. Meskipun istilah "romusha" lebih dikenal pada masa pendudukan Jepang, praktik kerja paksa telah lama menjadi bagian dari sistem kolonial Belanda. Sarekat Islam secara khusus vokal menentang praktik ini melalui surat kabar dan pidato-pidato para pemimpinnya, menyoroti penderitaan rakyat kecil yang dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi. Perlawanan terhadap romusha menjadi simbol perlawanan terhadap seluruh sistem eksploitasi kolonial.
Perbedaan pendekatan antara SI dan IP dalam memperjuangkan hak-hak politik rakyat terlihat jelas dalam respons mereka terhadap gagasan pemilu bebas. Indische Partij secara eksplisit memasukkan tuntutan pemilihan umum yang bebas dan adil dalam platform politiknya, menginginkan sistem politik yang benar-benar representatif. Sementara Sarekat Islam, meskipun juga menginginkan partisipasi politik yang lebih luas, lebih fokus pada pembangunan kekuatan organisasi dan pendidikan politik anggota. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam tradisi perjuangan politik Indonesia awal—antara yang mengedepankan perubahan struktural melalui sistem politik formal versus yang membangun kekuatan dari basis massa.
Interaksi antara SI dan IP, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan dan basis dukungan, menciptakan dinamika penting dalam pergerakan nasional. Banyak anggota dan simpatisan yang terlibat dalam kedua organisasi, menciptakan jaringan aktivis yang saling memperkuat. Konvergensi antara agenda sosial SI dan agenda politik IP membantu membentuk wacana perjuangan nasional yang lebih komprehensif. Namun, tekanan dari pemerintah kolonial akhirnya memaksa pembubaran Indische Partij pada 1913 setelah para pemimpinnya diasingkan ke Belanda karena tulisan-tulisan yang dianggap subversif.
Warisan perjuangan Sarekat Islam dan Indische Partij dalam konteks tradisi perjuangan Indonesia tidak dapat diremehkan. Kedua organisasi ini meletakkan fondasi bagi perkembangan partai politik dan gerakan massa di Indonesia. Mereka memperkenalkan konsep-konsep modern seperti organisasi terstruktur, media massa sebagai alat perjuangan, dan mobilisasi massa—konsep yang sebelumnya asing dalam tradisi perlawanan lokal yang lebih sporadis dan terfragmentasi. Legenda perjuangan mereka terus menginspirasi generasi berikutnya, termasuk para pendiri Republik Indonesia.
Dominasi pemerintah kolonial terhadap kehidupan politik, sebagaimana ditentang oleh SI dan IP, memaksa kedua organisasi mengembangkan strategi perlawanan yang kreatif. Sarekat Islam, misalnya, memanfaatkan jaringan masjid dan kegiatan keagamaan sebagai ruang organisasi yang relatif aman dari pengawasan ketat pemerintah. Indische Partij mengembangkan wacana politik melalui media cetak dan debat publik, meskipun dengan risiko besar. Strategi-strategi ini menunjukkan kemampuan adaptasi dalam tradisi perjuangan Indonesia menghadapi kekuasaan represif.
Dalam perspektif sejarah yang lebih luas, perjuangan Sarekat Islam dan Indische Partij dapat dilihat sebagai bagian dari transformasi global gerakan anti-kolonial pada awal abad ke-20. Mereka tidak hanya merespons kondisi lokal, tetapi juga terinspirasi oleh perkembangan internasional seperti gerakan nasionalisme di Asia lainnya dan revolusi-revolusi di berbagai belahan dunia. Namun, kekhasan Indonesia terletak pada cara kedua organisasi ini memadukan elemen-elemen tradisional (seperti Islam dalam SI) dengan ide-ide politik modern.
Pelajaran penting dari sejarah Sarekat Islam dan Indische Partij adalah bahwa perjuangan politik yang efektif memerlukan kombinasi antara mobilisasi sosial dan agenda politik yang jelas. SI menunjukkan kekuatan mobilisasi massa berbasis identitas keagamaan dan ketidakpuasan ekonomi, sementara IP menunjukkan pentingnya visi politik yang radikal dan terartikulasi dengan baik. Kombinasi kedua elemen inilah yang akhirnya membawa pergerakan nasional Indonesia menuju kemerdekaan.
Relevansi sejarah perjuangan SI dan IP untuk Indonesia kontemporer tetap signifikan. Isu-isu yang mereka perjuangkan—keadilan ekonomi, representasi politik, penolakan terhadap eksploitasi—masih menjadi agenda yang relevan hingga saat ini. Tradisi perjuangan yang mereka bangun, yang menekankan pada organisasi massa, pendidikan politik, dan perlawanan terhadap ketidakadilan, terus menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa Indonesia.
Sebagai penutup, transformasi Sarekat Islam dan Indische Partij dari gerakan sosial ke politik merepresentasikan momen penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Mereka tidak hanya menentang dominasi kolonial, tetapi juga aktif membangun alternatif—baik melalui institusi sosial seperti yang dilakukan SI maupun melalui wacana politik seperti yang dikembangkan IP. Warisan mereka mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan selalu memerlukan evolusi strategi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan.