Perjalanan tradisi politik Indonesia merupakan narasi kompleks yang terbentuk melalui interaksi antara warisan budaya lokal, tekanan kolonial, dan aspirasi kemerdekaan. Dari gerakan-gerakan awal seperti Sarekat Islam hingga pelaksanaan pemilu bebas pertama, setiap fase mencerminkan dinamika sosial-politik yang unik. Artikel ini akan menelusuri evolusi tersebut dengan fokus pada beberapa momen kunci yang membentuk identitas politik bangsa.
Era kolonial Belanda meninggalkan jejak mendalam melalui kebijakan seperti Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang diterapkan antara 1830-1870. Sistem ini memaksa petani Jawa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan pemerintah kolonial. Dominasi ekonomi ini menciptakan struktur sosial yang timpang, di mana kekayaan dialirkan ke Belanda sementara rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan. Kebijakan ini bukan hanya eksploitasi ekonomi, tetapi juga alat kontrol politik yang efektif.
Respons terhadap penindasan kolonial mulai terorganisir dengan munculnya gerakan nasionalis awal. Sarekat Islam, didirikan tahun 1912 oleh Haji Samanhudi, awalnya merupakan perkumpulan pedagang batik yang berkembang menjadi organisasi massa pertama dengan basis Islam. Gerakan ini memadukan perlawanan ekonomi terhadap dominasi pedagang Tionghoa dengan kesadaran politik anti-kolonial. Sarekat Islam menjadi penting karena memperkenalkan konsep organisasi modern dengan struktur keanggotaan yang teratur.
Bersamaan dengan itu, Indische Partij yang didirikan tahun 1912 oleh Tiga Serangkai (Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat) mengusung nasionalisme yang lebih radikal. Berbeda dengan Sarekat Islam yang berorientasi keagamaan, Indische Partij menganjurkan kemerdekaan penuh dan persatuan semua kelompok di Hindia Belanda. Meski cepat dilarang pemerintah kolonial, partai ini meletakkan dasar pemikiran politik sekuler dan nasionalis yang mempengaruhi generasi berikutnya.
Periode pendudukan Jepang (1942-1945) memperkenalkan bentuk dominasi baru melalui sistem Romusha. Pemerintah militer Jepang memobilisasi tenaga kerja paksa untuk proyek-proyek militer seperti pembangunan rel kereta api dan pertahanan. Meski brutal, periode ini secara paradoks mempercepat proses politik dengan memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia dan menghapus struktur kolonial Belanda. Jepang juga membentuk organisasi seperti PUTERA dan Jawa Hokokai yang meski bertujuan propaganda, secara tidak langsung melatih kemampuan organisasi politik.
Konsep desentralisasi mulai diperkenalkan Belanda pada awal abad ke-20 melalui kebijakan Politik Etis. Meski terbatas, pembentukan volksraad (dewan rakyat) tahun 1918 memberikan pengalaman awal dalam proses legislatif meski dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Desentralisasi administratif ini menciptakan ruang bagi elite pribumi terdidik untuk terlibat dalam pemerintahan, sekaligus menjadi arena perjuangan politik yang lebih terlembaga.
Pasca kemerdekaan 1945, tradisi politik Indonesia memasuki fase baru dengan perdebatan tentang bentuk negara. Periode demokrasi liberal (1950-1959) ditandai dengan sistem multipartai yang dinamis namun tidak stabil. Pemilu pertama tahun 1955 menjadi tonggak penting sebagai pemilu bebas pertama yang diakui secara internasional. Pemilu ini melibatkan lebih dari 30 partai dengan partisipasi mencapai 91,5%, mencerminkan keragaman politik masyarakat Indonesia waktu itu.
Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI, yang mencerminkan tiga aliran utama politik Indonesia: nasionalisme, Islam, dan sosialisme/komunisme. Proses pemilihan yang relatif jujur dan adil ini menunjukkan kapasitas bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan demokrasi elektoral, meski kemudian diikuti oleh periode demokrasi terpimpin di bawah Soekarno yang membatasi kebebasan politik.
Legenda perjuangan kemerdekaan terus hidup dalam memori kolektif melalui tokoh-tokoh seperti Kartini dengan emansipasi pendidikan, Diponegoro dengan Perang Jawa (1825-1830), dan para founding fathers yang merumuskan dasar negara. Narasi heroik ini menjadi bagian integral dari tradisi politik Indonesia, sering digunakan untuk membangun legitimasi dan identitas nasional.
Tradisi politik Indonesia juga dipengaruhi oleh pola permukiman dan mobilitas masyarakat. Sebelum kolonialisme, banyak kelompok masyarakat hidup secara nomaden atau semi-nomaden, dengan struktur politik yang desentralistik dan berbasis kesukuan. Kolonialisme memperkenalkan sistem administratif terpusat yang mengubah pola ini, menciptakan negara-bangsa dengan batas teritorial tetap dan birokrasi modern.
Warisan tradisi politik dari masa kolonial hingga pemilu bebas pertama menunjukkan kontinuitas dan perubahan. Dari dominasi asing menuju kemerdekaan, dari organisasi berbasis agama dan etnis menuju partai politik modern, dan dari sistem paksa menuju partisipasi elektoral. Proses ini tidak linear tetapi penuh dengan konflik, kompromi, dan adaptasi.
Pelajaran dari sejarah tradisi politik Indonesia mengajarkan pentingnya inklusivitas, keadilan sosial, dan partisipasi publik. Gerakan seperti Sarekat Islam menunjukkan kekuatan organisasi massa, sementara Indische Partij mengingatkan pentingnya visi nasional yang inklusif. Pengalaman Tanam Paksa dan Romusha mengingatkan bahaya eksploitasi, sementara pemilu 1955 menunjukkan potensi demokrasi elektoral di Indonesia.
Dalam konteks kontemporer, memahami tradisi politik ini membantu menjelaskan dinamika politik Indonesia modern. Pola-pola seperti sentralisasi versus desentralisasi, peran agama dalam politik, dan tantangan membangun demokrasi yang stabil memiliki akar sejarah yang dalam. Warisan ini terus mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia hingga saat ini.
Sebagai penutup, perjalanan dari Sarekat Islam hingga pemilu bebas pertama bukan hanya kronologi peristiwa, tetapi proses pembentukan identitas politik bangsa. Setiap fase memberikan kontribusi unik dalam membentuk cara bangsa Indonesia memahami dan mempraktikkan politik. Memahami tradisi ini penting untuk menghargai kompleksitas demokrasi Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam membangun sistem politik yang lebih adil dan partisipatif. Bagi yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang sejarah politik Indonesia, kunjungi situs sejarah Indonesia untuk sumber referensi yang komprehensif.